uu keterbukaan informasi publik terbaru. 4. uu keterbukaan informasi publik terbaru

go. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 1 April 2010, 09. Setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik baik secara. Kini masyarakat mengharapkan hubungan yang transparan serta interaktif dua arah. “Tiga belas tahun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) berlaku, belum semua badan publik menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik. Untuk itu, negara harus bisa mengatur masalah transaksi informasi dan peningkatan pelayanan dalam hal keterbukaan informasi. Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mempresentasikan inovasi dan kolaborasi dalam bentuk video terkait keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Bawaslu kepada Komisi Informasi Pusat (KIP). Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik . UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: lihat: PP No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: lihat: Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Infromasi Publik : lihatInformasi Hukum ESDMSekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam acara PPID Sharing: Keterbukaan Informasi di Era Digital yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (07/06). Terbaru . Bank Indonesia (BI) meraih penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat Badan Publik Informatif dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2021. ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik; No. bahwa peraturan tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah. Secara hakiki, UU KIP merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam memperoleh informasi yang salah satu tujuannya adalah mendorong. Fitryantica, Agnes, ‘Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law’ (2019) VI Gema Keadilan. 4. Undang-Undang ini terdiri atas 14 bab dan 64 Pasal, ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 30 April 2008, dan diundangkan oleh Andi Mattalata sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal yang sama, sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan. tsVinding BPHN Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. id. 000,- ; dan iv. go. 11. INFORMASI PUBLIK. Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 - SOSIALISASI Mei MEI IV Reglit Bagum Sosialisasi x 074 C Forum Diskusi, Advokasi dan Literasi Badan Publik dalam penerapan Proses Keterbukaan Informasi Publik dan Pemahaman UU KIP Juni JUN I ASE Komunikasi x 061 C Coaching clinic Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan. ID - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan penghargaan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). (pasal 11 UU KIP) 4. No. Juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. Pengantar Di era Globalisasi sekarang ini suatu Informasi merupakan hal yang penting dan praktis, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala macam bentuk. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan; b. Peraturan Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk: a. UU Keterbukaan Informasi Publik. 5 4 M. Pengundangan UU No. Daftar Riwayat Hidup (DRH). 1. Pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan kepada publik, maka UU KIP harus mampu (1) mengurangi terjadinya korupsi secara substansial di. Peraturan: Undang-Undang (UU). Untuk proses penyampaian informasi. 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 1. Bekerja Keras 🎯. 5 4 M. 3. Layanan Informasi Publik UNP disediakan untuk memudahkan publik mendapatkan. Basuki Rahmat, No. (pasal 11 UU KIP) 4. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Daftar peraturan terkait Keterbukaan Informasi Publik: Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan, seperti: Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 (UU KIP) merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi publik yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. UU KIP diundangkan berpijak di atas konstitusi yang jelas. TRIBUN/DANY PERMANA. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), selama puluhan tahun Indonesia tidak memiliki norma hukum yang mengatur mekanisme pengecualian informasi bagi badan pemerintah. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA . Pewarta:. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKONTAN. Samarinda Tel : 0541-731963 Fax : 0541-731963 Email:ppid@kaltimprov. Badan publik sebagai sasarannya menjadi lebih melek, karena hasilnya terpapar di ruang-ruang publik. Maka dari itu,. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (Pasal 7 UU KIP/2008) 1. 11. Klinik. org – Meskipun sudah aktif diberlakukan sejak tahun 2010, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih bingung dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Nikmati layanan lebih lengkap, seperti Tersimpan, Pencarian Terbaru, dll setelah log masuk ke akun Anda. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, dan Pasal 26 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan " Undang -Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Penyelenggaraan Pemerintah" dalam Jurnal Komunikator Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. Siaran disarankan. TENTANG. Hallo Sobat Pengayoman. LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK. bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik; b. tsVinding BPHN Pengundangan UU No. Dua tahun setelah itu atau tepatnya pada 1 Mei 2010 UU tersebut akan mulai diberlakukan. Setelah. Undang-Undang ini mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR hanya memiliki dua tahun untuk membenahi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 25 November 2021. Judul. go. Era keterbukaan informasi seperti saat ini mempunyai dampak yang baik disatu sisi, namun disisi lain juga. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara atau pemerintahan. bahwa dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhantentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. 22. Kontributor PPID 2021-08-02T11:29:24+07:00 17th. Apakah partai politik, BUMN/BUMD termasuk sebagai Badan Publik yang dibebani. Salah satu pasal dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK yang mengatur persoalan informasi-informasi apa yang tidak dapat di publikan, padahal masuk dalam kriteria informasi publik sehingga berakibat publik tidak dapat memperoleh atau. Anie menyampaikan, Kementerian PANRB didorong untuk terus mengelola keterbukaan informasi publik dengan baik dan tetap menerapkan batasan-batasan terkait permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat. Mahfud MD juga menjelaskan, UU No. Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sementara itu, Karo Humas Kemnaker, Chiarul Fadhly Harahap mengatakan, kegiatan pembinaan PPID pada 4-5 April 2023 ini, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai UU No. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; b. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi ruang bagi publik untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Tampilan Awal Website PPID ITSKeterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara historis dilatarbelakangi oleh bergulirnya reformasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 03/PPATK/ 11 /15 – Unit Layanan Informasi Publik: Buka: Perka PPATK No 1 Tahun 2010 – Keterbukaan Informasi Publik: Buka: Perka PPATK PER- 20/1. Hal ini telah dibuktikan pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021, Kementerian PANRB. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hukum Indonesia yang dikeluarkan tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Cek harga terbaik sekarang hanya di BigGo!. menjadikan bahan pengambilan kebijakan keterbukaan Informasi Publik. Persyaratan CPNS 2023 untuk Posisi Dosen-Asisten Ahli di Kemenkumham. 11. Dasar Hukum. Kurang lebih delapan tahun sebelum UU KIP diundangkan tanggal 30 April 2008, diskursus perlunya jaminan hukum bagi keterbukaan informasi terus bergulir baik di tingkatan masyarakat, birokrasi. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. dan . 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 12. Noor Fatimah 18 Juni 2023. Hubungi kami melalui Facebook fb. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur pengecualian untuk membuka informasi, tapi sifatnya terbatas. menghadiri pertemuan publik yang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangUndang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Klinik Terbaru. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 14 Bentuk Undang-undang (UU). keterbukaan informasi publik. T ahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik , perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Mengingat : 1. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur. Meski sudah efektif berlaku kurang lebih selama enam tahun, ternyata masih terdapat perdebatan terhadap definisi “ Badan Publik Non-Pemerintah ” dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). departemen komunikasi dan informatika ri undang‐undang no. Setidaknya ada 2 bentuk pengecualian informasi yakni absolut dan pengecualian dengan kualifikasi. ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik; c. UU No 14 Tahun 2008 – Keterbukaan Informasi Publik: Buka: Perkip No 1 Tahun 2010 – Standar Layanan Informasi Publik: Buka: Perkip No 1 Tahun 2017 – Pengklasifikasian Informasi Publik. 14 tahun 2008 TUNTUTAN REFORMASI TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI Jeremy Bentham, filsuf. Kehadiran dan kewenangannya sesuai mandat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik: 97 kB: Cetak E-mail. 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan TinggiTujuan. 25/87/DKom Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara efektif di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. 43 Tahun 2009 sebagai literatur utama serta buku-buku dan jurnal digunakan sebagai bahan referensi dalam menganalisis sumber literatur utama. ABSTRAK: Dasar pertimbangan Peraturan Ombudsman No. Demikian pula jangka waktu pengecualian dan tidak ada badan khusus yang menyelesaikan sengketa. dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP. U. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N : Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. UMUM Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Wakil Presiden bahkan langsung ikut menyerahkan penghargaan kepada Badan Publik yang peringkat keterbukaan informasinya bagus,” ujarnya. Read more about Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ; 390 reads;. 5. UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara. Setidaknya ada 4 kelompok besar, yaitu: Pemohon Informasi, Pengguna Informasi, Badan Publik, serta Komisi Informasi. pdf. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. polri. Dengan diterbitkannya UndangUndang Nomor 14 - Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik yangUndang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi. 14 Tahun 2008. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. U. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memasukkannya sebagai ‘informasi yang dikecualikan’. KOMPAS. 1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; b. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. ABSTRAK: Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, BPK sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; f. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Demikian juga. PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT, Menimbang : a. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pengelolaan informasi publik tersebut dimaksudkan agar mudah diakses oleh masyarakat. Gede menyampaikan hasil penilaian kadar keterbukaan informasi publik tahun ini hanya menempatkan 60 badan publik atau 17,4% yang masuk kategori. berar tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Peraturan. TENTANG. Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik menjawab desakan publik akan keterbukaan informasi sebagai langkah baru membangun good governance, sekaligus mencatat sejarah menempatkan Indonesia pada posisi ke-76 dunia dan ke-5 di Asia, negara yang menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara. Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ketua Komisi Informasi dikutip dari artikel UU Keterbukaan Informasi Publik, Tak Siap, Tapi. Dokumen: UU 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik. 2 KUALITAS INFORMASI, adalah mutu informasi berdasarkan relevansi, akurasi dan kekinian (terbaru). Unduh dokumen resmi tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. 10 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik: Buka: Sending User Review 5 (2 votes). Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Download ) Keputusan Gubernur Banten Nomor 489. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia. Tidak berbeda dengan Mas Ahmad Santosa, UU No. Pasal 1 angka 9 UU KIP menjelaskan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di. Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Mengingat : 1. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. Kanwil NTT Diperbarui: 22 September 2022 Dilihat: 1686. Cara Mendapatkan Informasi Publik.